Islam: Infrastruktur adalah Kewajiban, Bukan Investasi

 

Islam memiliki asas yang sangat berbeda. Dalam sistem Islam, negara berfungsi sebagai pelayan dan pengurus umat (ra‘in), bukan korporasi pencari untung. Kebutuhan dasar manusia seperti air, kesehatan, pendidikan, jalan, dan keamanan adalah hak rakyat yang wajib ditunaikan negara secara merata, bukan dijadikan komoditas investasi.

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam adalah pemelihara dan penanggung jawab rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Bukti Sejarah: Infrastruktur di Kota dan Desa dalam Sistem Islam

Tak seperti dalam kapitalisme yang hanya fokus pada pusat kota, sistem Islam membuktikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata, bahkan hingga pelosok negeri. Berikut beberapa contoh konkrit:

🔹 Masa Umar bin Khattab:

• Membangun kanal dan irigasi pertanian di Kufah dan Basrah.

• Menyediakan rest area dan pos pengamanan di jalur antarwilayah.

• Membuat bendungan dan saluran air hingga ke desa-desa tandus di Hijaz dan Syam.

🔹 Masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik (Umayyah):

• Mendirikan rumah sakit gratis di Damaskus dan desa sekitarnya, termasuk untuk penderita lepra dan cacat.

• Membangun madrasah dan tempat belajar di desa-desa.

🔹 Masa Abbasiyah:

• Meski Baghdad sangat maju, wilayah seperti Wasith, Ahwaz, dan pinggiran sungai Eufrat juga mendapatkan proyek saluran air dan pertanian.

• Jaringan pos logistik dan transportasi dibangun hingga pelosok.

🔹 Masa Khilafah Utsmaniyah:

• Membangun rel kereta Hijaz dari Damaskus ke Madinah (1.300 km), melewati desa-desa tandus hanya demi memudahkan jamaah haji.

• Menyediakan fasilitas air bersih, masjid, dan sekolah di wilayah Asia Tengah, Balkan, dan Afrika Utara, bukan hanya Istanbul.

Prinsip Pembangunan Dalam Sistem Islam:

1. Berbasis Kebutuhan, bukan Keuntungan.
2. Merata dan Adil, tanpa memihak kota besar atau daerah kaya saja.
3. Dibiayai dari Baitul Mal, bukan utang atau investasi berbunga.
4. Bersifat pelayanan, bukan komersial.
5. Tujuannya adalah maslahat umat, bukan laba ekonomi.

Penutup: Pilihan Sistem, Pilihan Nasib

Ketimpangan antara kota dan desa bukanlah takdir alam. Ia adalah produk dari sistem kapitalisme yang menjadikan manusia sebagai konsumen dan daerah sebagai objek investasi.

Islam menawarkan solusi mendasar: sebuah sistem pemerintahan yang benar-benar rahmatan lil ‘alamin. Negara dalam Islam adalah pelayan, bukan pedagang. Setiap rakyat—baik yang tinggal di jantung kota maupun di pelosok desa—punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari negaranya.

Selama sistem kapitalisme masih dijadikan dasar negara, ketimpangan akan terus berlangsung. Maka, saatnya kembali kepada Islam sebagai sistem hidup yang sempurna, termasuk dalam urusan infrastruktur.

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi.”
(QS. Al-A‘raf: 96)

Wallâhu a‘lam bish-shawâb.